Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya foto bersama usai Kunjungan Kerja ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (29/8/2022). Foto: Saum/Man

Menanggapi kinerja penerimaan Bea Cukai Batam, Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Wahyu Sanjaya meminta agar Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam tidak hanya mengandalkan cukai hasil tembakau saja. Dirinya berharap cukai Crude Palm Oil (CPO) turut ditingkatkan.

Demikian disampaikan Wahyu dalam Kunjungan Kerja ke Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Batam, Kota Batam, Kepulauan Riau, Jumat (29/8/2022). Diketahui, berdasarkan informasi yang diterima, terjadi peningkatan penerimaan negara pada sektor CPO. Di mana, Indonesia menerima 28 kali lipat pada tahun 2020 pada sektor CPO, dibandingkan dengan tahun 2021.

“Kami melihat hal yang cukup signifikan terkait penerimaan negara di sektor ekspor impor. Pada tahun 2020, naik 28 kali lipat dibanding tahun 2019. Ternyata, dari hasil CPO, minyak kelapa sawit. Kita berharap berapapun harga CPO, pemerintah harus tetap ada pendapatan dari sektor produksi minyak goreng dan minyak sawit mentah,” ungkap Wahyu.

Di sisi lain, politisi Partai Demokrat itu juga berharap adanya koordinasi antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Perdagangan. Koordinasi ini, bagi Wahyu, menjadi penting sehingga potensi penerimaan cukai seperti cukai untuk CPO bisa diantisipasi lebih cepat.

“Kita lihat bahwa dari hasil bea cukai hasil tembakau memiliki potensi pendapatan yang besar. Akan tetapi, dari pertemuan ini, kita bisa lihat CPO juga menyumbangkan potensi besar untuk negara. Mudah-mudahan dalam kesimpulan akhir nanti, bisa merumuskan sehingga adanya konektivitas kerja sama yang baik antara Kemenkeu dan Kemendag sehingga ada kontribusi CPO untuk Indonesia,” tandas Wahyu. (ts/sf)